Simbol Sinergi: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Beri Cenderamata ke Ketua Komisi II DPR RI

INIPALU.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 7 Mei 2025, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menyambut langsung kedatangan rombongan Komisi II yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.

Hadir dalam forum strategis ini juga para kepala daerah dan pejabat tinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morowali Utara, Wakil Wali Kota Palu, serta para Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, dan pimpinan BUMD.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengungkapkan rasa syukurnya atas kunjungan tersebut yang ia anggap sebagai momen istimewa dalam karier kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.

“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya tahu persis kekuatan politik Komisi II dan kontribusinya dalam membentuk arah kebijakan nasional. Maka dari itu, saya selalu mengingatkan seluruh jajaran pemda untuk menyambut setiap anggota DPR RI dengan hormat dan pelayanan terbaik,” ujar Anwar.

Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menjalankan dua program prioritas, yakni Berani Cerdas dan Berani Sehat, yang dibiayai melalui efisiensi anggaran tanpa menambah beban fiskal.

“Seluruh biaya pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah digratiskan. Sementara dalam bidang kesehatan, program UHC kami sudah mencakup lebih dari 80 persen masyarakat Sulteng berkat kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Gubernur juga memaparkan berbagai tantangan di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Hingga saat ini, sebanyak 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan masih belum tersambung listrik. Sementara 606 desa belum memiliki akses terhadap jaringan telekomunikasi.

Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan pemerataan elektrifikasi dan konektivitas digital di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

“Saat ini, akses dasar seperti listrik dan telekomunikasi masih menjadi kendala utama. Pemerataan pembangunan adalah kunci agar masyarakat di pelosok bisa menikmati pelayanan yang setara,” kata Anwar.

Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi fokus pembangunan. Anwar menjelaskan adanya program Brigade Pertanian untuk mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen serta bantuan alat tangkap besar bagi nelayan lokal. Ia juga tengah mendorong kebijakan satu harga bahan pokok guna mengatasi disparitas harga yang signifikan.

“Bayangkan saja, harga LPG 3 kg di daerah terpencil bisa mencapai Rp70.000, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini jelas memerlukan solusi bersama antara pusat dan daerah,” tegasnya.

Gubernur juga menyinggung persoalan konflik agraria yang semakin kompleks akibat tumpang tindih lahan antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan hak guna usaha (HGU). Untuk itu, Pemprov Sulteng telah membentuk Satgas Khusus Penyelesaian Konflik Agraria.

“Kami selalu utamakan musyawarah. Tapi jika tak ada solusi, maka jalur hukum akan kami tempuh demi keadilan dan kepastian hukum,” tambahnya.

Reformasi birokrasi pun tak luput dari perhatian. Anwar mendorong pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN di daerah agar proses pengisian jabatan kosong dapat dilakukan secara cepat dan profesional.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam sambutannya menyoroti pentingnya keberadaan BUMD dan BLUD dalam menopang ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.

“Ketika pagu APBN direfocusing untuk agenda nasional, maka daerah dengan PAD rendah pasti terpukul. Di sinilah BUMD dan BLUD harus hadir sebagai penopang ekonomi dan penyedia layanan publik,” jelas Rifky.

Namun, ia menyayangkan bahwa lebih dari 70 persen BUMD di Sulawesi Tengah dinilai tidak sehat. Masalah ini menurutnya bukan hanya karena manajemen, tetapi juga kurangnya inovasi dan diversifikasi usaha.

“Potensi Sulteng sangat besar. Bahkan di sektor sederhana seperti jasa air pun belum tergarap maksimal. Kita perlu dorong BUMD untuk diversifikasi usaha secara agresif namun terukur,” tambahnya.

Rifky juga mengungkapkan bahwa Komisi II tengah mendorong hadirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD, agar BUMD tidak lagi menjadi tempat penempatan balas jasa politik.

“Kuncinya adalah transformasi manajerial. Apakah mereka mampu berpindah dari tokoh politik menjadi manajer profesional yang menjalankan usaha negara dengan efektif dan efisien?” ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak semua pihak untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal.

“Kami membangun Sulteng dengan fondasi religius dan kearifan lokal. Pemda kami mewajibkan aktivitas dihentikan saat waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap spiritualitas masyarakat,” pungkasnya.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini menjadi momen penting dalam penguatan sinergi pusat dan daerah, sekaligus menjadi wadah refleksi atas tantangan dan peluang pembangunan Sulawesi Tengah ke depan.(*)