Anwar Hafid Tegaskan Tolak Titipan di Bank Sulteng
INIPALU.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan tidak akan mengangkat mantan tim sukses maupun anggota keluarganya untuk menempati posisi strategis di jajaran Komisaris maupun Direksi Bank Sulteng. Penegasan ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalisme dan integritas lembaga keuangan milik daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar pada Selasa (13/5/2025), menanggapi permintaan dari PT Mega Corpora mitra kerja sama usaha dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dan pemegang 26 persen saham Bank Sulteng yang mendorong agar struktur manajemen bank diisi oleh figur-figur profesional dan berkompeten.
โBank Sulteng harus profesional. Pengurusan komisaris dan direksi harus orang yang punya kompetensi. Bukan karena titipan atau kedekatan politik,โ tegas Anwar Hafid.
Ia menilai bahwa praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat strategis di bank daerah justru akan merusak sistem perbankan dan menurunkan kepercayaan publik. Menurutnya, jabatan penting di Bank Sulteng tidak boleh dijadikan alat balas jasa politik atau tempat ‘parkir’ tim sukses.
โKalau diisi orang-orang yang tidak punya latar belakang perbankan, itu justru merusak. Saya tidak mau mengulangi kesalahan di daerah lain,โ katanya.
Anwar mengungkapkan bahwa pihak PT Mega Corpora telah secara khusus menyampaikan kekhawatiran mereka jika posisi penting diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidang perbankan. Bahkan, ia mencontohkan adanya penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengangkatan pejabat bank yang tak memenuhi standar profesionalisme.
โSaya sudah diingatkan oleh pihak Mega Corpora. Mereka bilang, โPak Gubernur, kalau mau Bank Sulteng maju, tolong jangan taruh orang yang tidak paham perbankanโ. Bahkan ada gubernur lain yang angkat anaknya jadi komisaris utama, tapi ditolak OJK,โ ungkap Anwar.
Ia menekankan bahwa pembenahan Bank Sulteng harus berfokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar penempatan figur-figur dekat secara politik.
โSaya hanya minta satu, tingkatkan pelayanan. Kalau ada keluhan masyarakat soal layanan, jajaran direksi harus cepat tanggap. Itu yang saya tekankan terus,โ tambahnya.
Sebagai langkah konkrit, Anwar juga mengaku tengah meminta kajian menyeluruh terhadap kinerja Badan Pengelola (BP) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ia berencana melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
โSaya ini lagi meminta kajian untuk saya lakukan, minta BPKP melakukan audit. Audit misalnya di BP, di BPD,โ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengingatkan pentingnya menjaga kemitraan strategis dengan PT Mega Corpora. Meski bukan pemegang saham utama, peran Mega Corpora sangat vital karena mereka memberikan jaminan stabilitas kepada Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan status Bank Sulteng sebagai bank pembangunan daerah, bukan bank berkreditan.
โKalau kita salah sedikit, Mega tarik diri, selesai ini BPD. Langsung turun jadi bank berkreditan. Mega itu bukan pemegang saham utama, hanya punya saham 26 persen. Provinsi masih pemegang saham pengendali dengan sekitar 32 persen,โ paparnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran PT Mega Corpora sebagai bagian dari KUB adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap status Bank Sulteng di mata regulator.
โBank Mega itu yang menjamin di BI, sehingga BI tidak menurunkan status bank ini menjadi bank berkreditan,โ tambahnya lagi.
Menanggapi polemik soal dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulteng yang sempat menjadi sorotan, Anwar menyebut bahwa dana tersebut sejatinya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit dhuafa, bukan untuk kegiatan yang tidak transparan.
โYang disebut dengan dana CSR itu, itu yang mau dibangun rumah sakit dhuafa itu,โ pungkasnya.(*)
Tidak ada komentar