DPRD Palu Pertimbangkan Barak Militer untuk Anak Pelaku Geng Motor

PALU – DPRD Kota Palu tengah menggagas kebijakan tegas untuk menekan angka kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter dan kedisiplinan.

Wacana tersebut mencuat dalam rapat koordinasi antara DPRD Kota Palu, Polresta Palu, dan Tim Jaguar yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Rabu (14/5/2025).

Ketua DPRD Kota Palu, Rico A.T. Djanggola, mengatakan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi meningkatnya kasus geng motor dan aksi premanisme yang melibatkan anak-anak.

“Kalau memang memungkinkan, kita akan bahas teknis dan regulasinya bersama agar tidak bermasalah di kemudian hari. Tujuannya bukan menghukum, tapi membina,” kata Rico.

Menurut Rico, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak pelaku di bawah umur karena terbatasnya ruang hukum. Karena itu, DPRD ingin membuka ruang alternatif pembinaan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pemulihan karakter.

Rico menyebutkan bahwa langkah ini masih dalam tahap kajian dan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan lembaga perlindungan anak.

“Kami tidak ingin ini jadi kebijakan sepihak. Semua akan dikaji bersama,” tegasnya.

Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abraham, yang turut hadir dalam rapat, mengakui tantangan besar yang dihadapi aparat dalam menangani kejahatan oleh anak di bawah umur. Ia menyebut bahwa meskipun Tim Jaguar telah bekerja maksimal, banyak pelaku tidak bisa ditindak karena usia.

“Kita kerap kali terbentur aturan soal anak. Penanganannya perlu pendekatan khusus,” ujar Kombes Deny.

Ia menyambut baik inisiatif DPRD dan berharap ada solusi konkrit dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palu, H. Nanang, mengusulkan pendekatan non-militer. Ia mendorong pelibatan organisasi kemasyarakatan dan cabang olahraga untuk memberikan ruang ekspresi dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja.

“Mereka ini butuh diarahkan, bukan cuma ditakuti. Kita bisa salurkan energi mereka ke hal-hal positif,” katanya.

Di akhir pertemuan, DPRD dan Polresta sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan yang lebih teknis dan terbuka. Agenda ke depan mencakup kajian hukum, pola pembinaan, serta perumusan regulasi daerah (perda) yang memungkinkan implementasi program tersebut secara legal.

“Ini demi masa depan anak-anak Palu dan rasa aman masyarakat. Kita akan cari cara terbaik,” tutup Rico.(*)