Kantor Bupati Morowali Banjir, Aroma KKN Disorot

INIPALU.com – Pekerjaan rehabilitasi Kantor Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung selama dua tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024 kini menjadi sorotan publik. Peristiwa banjir yang merendam lantai satu kantor tersebut pada Selasa malam, 15 April 2025 lalu, memicu keprihatinan masyarakat dan memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah itu.

Kejadian itu terjadi usai hujan mengguyur Kota Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali, selama lebih dari satu jam. Air yang seharusnya mengalir melalui sistem drainase justru menggenangi lantai dasar kantor bupati, hingga viral di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat warga.

“Ini kantor baru saja direhab. Kenapa sudah terendam air hujan begini, bahkan sudah seperti kolam,” ujar seorang warga Morowali dalam sebuah video yang tersebar luas di jagat maya.

Reaksi keras pun datang dari masyarakat Morowali. Banyak yang mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki proyek rehabilitasi tersebut, mengingat anggaran yang digunakan mencapai belasan miliar rupiah dari dana APBD Morowali.

“Penegak hukum harus turun tangan. Selidiki pekerjaan rehab ini. Ada apa dengan kualitas rehab kantor bupati,” desak sejumlah warganet dalam kolom komentar media sosial, menanggapi video banjir di kantor pemerintahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, rehabilitasi Kantor Bupati Morowali dimulai pada tahun 2023. Proyek itu dikerjakan oleh CV Diash Diraya Plans dengan nilai kontrak Rp7,9 miliar. Setahun berselang, rehab lanjutan kembali dianggarkan senilai Rp8,7 miliar dan dipercayakan kepada CV Bersaudara Jaya yang berbasis di Kota Palu.

Tak hanya itu, di tahun 2023, Pemkab Morowali juga menganggarkan proyek perbaikan atap aula kantor bupati senilai Rp304 juta, yang dikerjakan oleh CV Bilqis Khumairah. Sementara untuk pengawasan proyek, di tahun 2024 dianggarkan biaya konsultan senilai Rp100 juta, yang dipercayakan kepada CV Multikon Plan Engineering.

Ada hal menarik yang mengemuka dari proyek rehabilitasi yang menelan anggaran besar tersebut. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, rekanan maupun konsultan pengawas proyek diduga memiliki hubungan dekat dengan Bupati Morowali pada periode sebelumnya.

“Rekanannya itu satu orang, inisial F. Saat proyek rehab pertama di 2023 pakai perusahaan CV Diash Diraya Plans dari Morowali, lalu rehab lanjutan di 2024 pakai CV Bersaudara Jaya dari Palu. Kedua perusahaan ini disebut-sebut perusahaan sewaan saja,” ungkap sumber tersebut.

Tak hanya itu, konsultan pengawas proyek diduga juga berasal dari kalangan keluarga dekat sang bupati sebelumnya, baik saat pelaksanaan proyek di 2023 maupun 2024.

“Kalau aparat penegak hukum turun tangan, pasti ketahuan siapa rekanannya, siapa konsultan pengawasnya. Saya yakin, kalau ini sudah di tangan polisi atau kejaksaan, pasti semua akan terbongkar,” lanjut sumber itu yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

Menanggapi persoalan ini, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, yang baru dilantik sebagai Bupati Morowali periode 2025-2030, dikabarkan telah mengambil langkah tegas. Iksan disebutkan telah bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu, meminta dilakukan audit terhadap proyek rehab yang kini menjadi sorotan tersebut.

Langkah ini diambil untuk memastikan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah dalam proyek yang diduga sarat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut.

“Bupati Iksan informasinya sudah meminta BPK untuk turun audit. Kalau audit BPK jalan, itu pasti menyasar soal penggunaan keuangan dan kualitas pekerjaan proyek rehab kantor bupati,” ujar sumber itu.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Morowali, yang berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Desakan untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait terus bermunculan, terutama karena proyek tersebut dibiayai dari uang rakyat.

“Jangan hanya audit administrasi, tapi juga periksa lapangan, cek fisik bangunan. Banjir ini bukti nyata kalau kualitas rehabnya bermasalah. Tidak bisa dibiarkan,” kata seorang tokoh masyarakat Bungku yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait, baik dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun pejabat dinas teknis di lingkungan Pemkab Morowali. Publik pun menunggu langkah tegas BPK dan aparat hukum untuk mengungkap tuntas persoalan ini.(*)