Perempuan Mahardika Palu Minta Tanggungjawab Gubernur Sulteng Selesaikan Masalah Pertambangan Di Morowali dan Morut

PALU,- Aksi Demonstrasi Jilid II dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu menggugat berlangsung di depan Kantor DPRD Sulteng pada hari ini, Senin (1/9).

Massa aksi menyampaikan sekitar 13 tuntutan yang terbagi dari 9 isu sentral dan 4 isu Daerah kepada pihak DPRD Sulteng dan juga Wali Kota Palu serta Gubernur Sulteng.

Beberapa isu tersebut diantaranya,

Isu sentral

1. Mengecam Tindakan Reprensif Kepolisian
2. Pencopotan anggota DPR RI yang Menyampaikan Narasi Propokatif dan Anti Rakyat
3. pencopotan Kapolri
4. Menutut Audensi anggaran dan Transparansi Tunjangan DPR
5. Menutut Kesejahteraan Buru Dan Tenaga Kesehatan
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Perlindungan Perempuan dan Anak
8. Evaluasi DPR, TNI dan POLRI
9. Batalkan RUU Ketenagakerjaan

Isu Daerah

1. Batalkan Kenaikan Gaji dan Tunjagan Pegawai
2. Evaluasi 7 Anggota DPR RI Dapil Sulteng
3. Pembatalan Pajak 10%
4. Evaluasi Program Berani Cerdas

Perempuan Mahardika Palu, Stevi Papuling menyoroti terkait tuntutan Perlindungan perempuan dan anak. Ia menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan keresahan kaum perempuan yang berada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Stevi juga meminta pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sulteng untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kaum perempuan di dua Kabupaten tersebut.

Pasalnya menurut Stevi, ada sekitar 4 orang perempuan yang dirampas hak hidupnya akibat aktivitas pertambangan di dua Kabupaten tersebut.

“Bayangkan teman-teman setiap tahunnya ada 4 kali mengalami banjir lumpur tambang, perempuan menerima kekerasan dan kita semua tahu air merupakan sumber utama penghidupan manusia tapi itu semua dirusak dan perempuan di sana (Morowali dan Morowali Utara) merasakan itu,” kata Stevi dengan lantang.

Dalam orasi ilmiahnya, Stevi mengatakan pemimpin Provinsi Sulteng adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang merampas hak hidup masyarakat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

“Di depan kita, ada pemimpin yang memberikan izin pertambangan di sana dengan dalih akan mensejahterakan rakyat, tapi mana buktinya, padahal yang mensejahterakan rakyat adalah buruh dan orang-orang lokal bukan perusahaan,” tegas Stevi.

Tak sampai disitu, Stevi juga meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kematian salah seorang pemuda bernama Erfalldi dalam aksi penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutong beberapa tahun silam.

“Saya menolak lupa atas kejadian yang menyebabkan kematian Erfaldi, namun pelaku hanya diberi sanksi yang tidak sebanding, ini merupakan bukti Negara tidak menghargai nyawa masyarakatnya sendiri,” pungkasnya.(*)