PALU,- Masyarakat lingkar tambang Poboya mengultimatum PT Citra Palu Minerals (CPM) dengan memberi batas waktu satu minggu untuk merespons tuntutan penciutan lahan konsesi menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ultimatum itu disampaikan dalam aksi demonstrasi besar di depan kantor perusahaan pada Kamis, 4 Desember 2025.
Ratusan warga memenuhi halaman kantor PT CPM sejak pagi sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menuntut perusahaan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola tambang secara legal melalui skema izin pertambangan rakyat (IPR), karena aktivitas perusahaan selama ini dinilai tidak memberikan dampak berarti bagi warga Poboya.
Koordinator lapangan aksi, Kusnadi Paputungan, menyatakan bahwa CPM sejak awal tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa permintaan penciutan lahan konsesi sudah disuarakan bertahun-tahun namun tak pernah ditanggapi.
โSejak awal CPM seakan tidak pernah berniat melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat,โ ujarnya, disambut teriakan setuju dari massa.
Hal senada disampaikan Sekretaris Dewan Adat Poboya, Herman, yang menilai kehadiran perusahaan tidak membawa manfaat nyata. Ia menyebut banyak janji CPM tidak pernah diwujudkan dan masyarakat adat memiliki hak historis untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya di wilayah mereka.
Sementara itu, tokoh masyarakat Poboya Sofyar mengeluarkan ultimatum tegas. Ia memberikan waktu satu minggu bagi PT CPM untuk merespons tuntutan warga.
โKalau dalam satu minggu tidak ada respons, akan ada aksi lanjutan untuk mengusir CPM keluar dari Kota Palu,โ tegasnya.
Sofyar menambahkan masyarakat tidak ingin konflik berkepanjangan, namun ketidakjelasan sikap CPM membuat warga semakin kehilangan kesabaran.
Hingga aksi berakhir pada siang hari, tidak satu pun perwakilan manajemen PT CPM menemui massa. Kondisi ini memperkuat kekecewaan warga yang merasa selalu diabaikan.
Aparat Polresta Palu melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung. Setelah beberapa jam berorasi, massa membubarkan diri secara tertib, namun menegaskan akan kembali turun ke jalan jika ultimatum tidak direspons.
Bagi masyarakat Poboya, perjuangan ini bukan hanya soal tambang, tetapi juga akses terhadap sumber ekonomi yang selama ini mereka rasakan tertutup oleh kebijakan perusahaan. Mereka juga meminta pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi dialog agar ketegangan tidak terus berlarut.
Respons PT CPM dalam satu minggu ke depan kini menjadi penentu arah gerakan masyarakat Poboya. Mereka menegaskan akan merancang aksi lanjutan yang lebih besar jika tuntutan penciutan lahan konsesi untuk WPR tetap tidak dihiraukan.(*/red)
