PALU, โ Dukungan politik terhadap perjuangan warga lingkar tambang Poboya kian menguat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu secara terbuka menyatakan keberpihakan kepada penambang rakyat yang menuntut penciutan lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) serta penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, saat menemui ribuan massa aksi warga Poboya yang menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Palu, Rabu (28/1/2026).
โFraksi PKS mendukung penuh apa yang menjadi hak-hak masyarakat lingkar tambang Poboya. Aspirasi ini harus diperjuangkan secara adil dan bermartabat,โ tegas Rusman di hadapan massa.
Ia menegaskan, sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Palu selalu membuka ruang dialog untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya penambang rakyat yang selama ini terdampak kebijakan pertambangan.
โInsya Allah, kami akan mendorong dialog lintas lembaga agar persoalan ini dibahas secara komprehensif dan menemukan solusi yang berpihak kepada masyarakat,โ ujarnya.
Meski demikian, Rusman menekankan bahwa Fraksi PKS tidak menolak investasi yang masuk ke Kota Palu. Namun, investasi harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat lokal.
โKita tidak anti investasi demi kemajuan Kota Palu. Tetapi investasi harus memegang prinsip keadilan. Di tanah Kaili ini, keadilan bagi masyarakat harus menjadi prioritas,โ katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur. Ia menegaskan DPRD harus berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.
โKami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Anggota DPRD harus hadir dan berdiri bersama rakyat Kota Palu,โ pungkasnya.(*)
