PALU,โ Aksi unjuk rasa masyarakat lingkar tambang Poboya di depan kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (12/2/2026) sekitar pukul 13.00 Wita, memanas dan nyaris berujung ricuh.
Ketegangan meningkat ketika ratusan massa memaksakan diri untuk masuk dengan mendorong dan menggoyangkan pagar kantor PT CPM, sehingga terjadi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan perusahaan serta aparat yang berjaga.
Keributan itu nyaris membesar, namun berhasil dikendalikan setelah Koordinator Lapangan (Koorlap) dan Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap) turun menenangkan massa dan meminta mereka mundur. Situasi perlahan kembali kondusif dan aksi dilanjutkan secara tertib.
Massa datang menggunakan mobil sound system, truk, dan motor sambil mengenakan siga merah sebagai simbol perlawanan. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan penciutan lahan serta menagih janji PT CPM yang menurut warga belum ditindaklanjuti.
Sesampainya di depan kantor perusahaan, warga telah mendapati aparat kepolisian, TNI, serta security PT CPM berjaga memberikan pengamanan. Aksi ini merupakan desakan lanjutan atas hasil pertemuan sebelumnya antara masyarakat dan pihak perusahaan terkait penciutan lahan di wilayah kontrak karya.
Koordinator Aksi, Amir Sidik, menegaskan bahwa massa akan bertahan hingga pukul 17.00 Wita sambil menunggu sikap resmi PT CPM.
โApabila sampai jam 5 sore tidak ada hasil, maka kami akan tutup seluruh akses jalan,โ tegas Amir.
Lanjud Amir, bahwa aksi kali ini membawa tiga tuntutan utama, khususnya penciutan wilayah KK agar sebagian area tersebut dapat dikelola masyarakat.
โTuntutan pertama masyarakat yaitu mengenai penciutan lahan. Kemudian perusahaan mencabut LP perihal masyarakat yang diduga melakukan aktivitas tambang ilegal,โ ujar Amir.
Massa juga mendesak PT CPM mencabut Laporan Polisi (LP) nomor 289 terkait dugaan tambang ilegal yang dianggap menyudutkan warga lingkar tambang.
Tuntutan ketiga adalah meminta perusahaan membuka ruang kegiatan bagi para penambang lokal agar tetap dapat bekerja tanpa intimidasi aparat.
Amir mengatakan warga sebelumnya diliputi kecemasan karena kehadiran aparat TNIโPolri yang turun bersama Satgas PKH.
โMasyarakat awalnya resah. Alhamdulillah sudah ada jawaban dari perusahaan tentang kesepakatan joint operation (JO). Skema ini menjadi kemudahan agar warga terlibat dalam pengelolaan tambang,โ tambah Amir.
Aksi ini kembali menyoroti janji perusahaan yang dinilai belum memberikan kepastian kepada warga. Masyarakat menegaskan bahwa perjuangan akan terus dilakukan hingga PT CPM mengeluarkan surat resmi sebagai tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya.(*)
