PALUย โ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang menggalang dukungan Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan setempat agar program mitigasi bencana dapat dimasukkan ke dalam kurikulum tahun ajaran di sekolah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Basarnas Provinsi Sulteng, Rizal, saat menggelar pertemuan coffee morning bersama sejumlah jurnalis di Kota Palu, belum lama ini.
Menurut Rizal, program โSAR Goes to Schoolโ dinilai penting sebagai upaya menanamkan pemahaman sejak dini kepada pelajar mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana maupun musibah.
โProgram SAR Goes to School perlu menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan, demi mengurangi risiko korban bencana, khususnya bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Dalam kegiatan ini, kami memberikan edukasi terkait kesigapan dan langkah-langkah menghadapi musibah,โ ujar Rizal.
Selain menyasar dunia pendidikan, Basarnas Sulteng juga mulai memperluas program pelatihan mitigasi bencana ke sektor industri, khususnya perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah.
Kepala Subbagian Umum Basarnas Sulteng, Ruslan, menambahkan bahwa hingga saat ini baru dua perusahaan tambang di Kota Palu yang secara resmi mengajukan permohonan pelatihan kepada Basarnas.
โBaru ada dua perusahaan tambang yang menyurati kami untuk meminta pelatihan kesiapsiagaan bencana. Ke depan, kami berharap perusahaan lainnya juga memiliki kesadaran untuk membentuk satuan tugas (Satgas) internal yang siap melakukan evakuasi apabila terjadi musibah, seperti kebakaran di lingkungan kerja,โ kata Ruslan.
Ia menilai, selain sektor pertambangan yang rawan kecelakaan kerja, tempat-tempat keramaian yang dikelola pihak swasta, seperti pusat perbelanjaan, mal, dan swalayan, juga perlu memiliki tim tanggap darurat yang terlatih.
โKe depan, hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Diperlukan regulasi yang mengatur agar pusat-pusat perbelanjaan memiliki Satgas yang telah dibekali pelatihan kebencanaan,โ jelasnya.
Ruslan menyebutkan, regulasi tersebut dapat diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dengan melibatkan DPRD, serta berkolaborasi dengan Basarnas dalam pelaksanaan pelatihannya.
โPerlu ada forum bersama untuk merumuskan hal ini, mengingat pengalaman bencana tahun 2018 lalu, di mana sejumlah pusat perbelanjaan mencatat korban jiwa,โ pungkasnya. (*)
