PALU,โ Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menggulirkan wacana pembangunan kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Rencana tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parimo, Sabtu (24/1/2026).
Anwar mengklaim kawasan industri yang direncanakan akan ramah lingkungan karena pembangkit listriknya tidak menggunakan batu bara. Menurutnya, konsep tersebut tidak akan menimbulkan pencemaran.
Namun, pernyataan itu justru menuai kritik keras dari elemen masyarakat sipil. Pasalnya, saat kampanye Pemilihan Gubernur Sulteng 2024 lalu, Anwar secara terbuka menolak pendirian pabrik smelter di Parigi Moutong.
Penolakan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat berkampanye di Kecamatan Siniu, Jumat sore (18/10/2024). Kala itu, ia menegaskan masa depan Parimo tidak bertumpu pada industri tambang.
โSaya tidak tertarik mendirikan industri tambang di Parigi Moutong. Masa depan daerah ini ada di pertanian, perikanan, dan pariwisata, bukan tambang nikel,โ ujar Anwar di hadapan ratusan warga.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, Moh Taufik, SH, menilai sikap gubernur tersebut tidak konsisten dengan janji kampanye yang pernah disampaikan kepada publik.
โIni sebuah anomali. Seharusnya gubernur merealisasikan janji kampanye, bukan malah mempromosikan industri ekstraktif yang bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri,โ tegas Taufik.
Ia juga mengkritik dalih bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, alasan itu kerap digunakan sebagai pembelaan klasik untuk menghindari tanggung jawab moral kepada masyarakat.
โJika sejak awal memahami keterbatasan kewenangan, seharusnya tidak mengumbar janji penolakan smelter saat kampanye. Narasi yang sekarang dibangun justru memberi sinyal persetujuan terhadap industri nikel di Parimo,โ ujarnya.
Selain persoalan inkonsistensi, Jatam Sulteng turut meragukan klaim ramah lingkungan yang disematkan pada kawasan industri tersebut. Taufik menegaskan bahwa meski tanpa batu bara, industri ekstraktif tetap berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius.
Dampak yang dikhawatirkan meliputi pencemaran air, limbah tailing, hingga deforestasi. Ia juga mengingatkan bahwa wilayah pesisir Teluk Tomini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang sangat rentan terhadap pencemaran.
โProses ekstraksi nikel berpotensi menghasilkan limbah B3. Jika mencemari laut, ini menjadi ancaman serius bagi sekitar 1.031 hektare terumbu karang di Teluk Tomini,โ jelasnya.
Alih-alih membangun industri nikel, Taufik mendorong Gubernur Anwar Hafid untuk kembali pada janji kampanye dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi Parigi Moutong.
โParigi Moutong dikenal sebagai lumbung pangan, sementara Teluk Tomini menyimpan kekayaan laut yang luar biasa. Potensi inilah yang seharusnya dikembangkan, bukan justru dikorbankan oleh ambisi nikel,โ pungkasnya.(*)
