Sigi — Belum rampungnya pengerjaan proyek jalan di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, terus menjadi perhatian berbagai pihak. Sorotan kali ini datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Minhar Tjeho, yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, meliputi Kecamatan Marawola, Kinovaro, dan Marawola Barat.
Dalam keterangannya kepada media ini, Minhar menegaskan bahwa DPRD Sigi berkomitmen memastikan setiap program pembangunan dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prosedur yang berlaku.
“Saya berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan, baik secara administratif maupun, jika memang harus melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut saat dikonfirmasi, Senin (27/10) pagi.
Minhar menambahkan, sebelum persoalan ini mencuat, diyakini sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Saya belum bisa memberikan komentar lebih jauh, karena kegiatan tersebut merupakan program Tahun Anggaran 2023–2024, di mana saat itu kami belum menjabat di lembaga legislatif. Namun saya yakin, pihak desa dan unsur terkait telah berupaya mencari jalan keluar terbaik. Saat ini DPRD hanya dapat memberikan dukungan agar permasalahan ini segera tuntas, baik melalui mekanisme administratif maupun hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Sigi, Andi Wulur, yang dikonfirmasi terpisah, belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena sedang bertugas di luar daerah.
“Saya masih di luar kota (Jakarta) sedang ada tugas. Nanti setelah tiba di Sigi akan saya kabari,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Hal serupa juga disampaikan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah. Saat media ini mencoba meminta konfirmasi langsung di Kantor BPKP Sulteng, salah seorang petugas keamanan menyampaikan bahwa sejumlah pejabat yang berwenang memberikan penjelasan sedang melaksanakan tugas luar.
“Saat ini beberapa pejabat yang berkompeten untuk memberikan penjelasan sedang berada di Jakarta, sementara yang lainnya masih bertugas di wilayah Morowali,” ujar petugas tersebut.
