PALU,โ Mahasiswa Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu bersama sejumlah aliansi mahasiswa kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah itu diwarnai dengan orasi kritis serta penyampaian sejumlah tuntutan. Mahasiswa menilai beberapa kebijakan daerah tidak transparan, minim partisipasi publik, dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Salah satu peserta aksi, Moh. Kholil Bisri Wakil Ketua BEM, mahasiswa Unisa Palu, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum menetapkan kebijakan strategis.
โBanyak kebijakan yang lahir tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Padahal dampaknya dirasakan oleh rakyat kecil. Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab,โ ujar Kholil BEM, Selasa (12/11/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau ulang kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi publik.
Koordinator aksi menyatakan, gerakan mahasiswa ini tidak akan berhenti jika pemerintah daerah tidak menunjukkan langkah konkret dalam merespons tuntutan yang disampaikan. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan untuk mengawal kebijakan publik.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga selesai dengan pengawalan aparat keamanan. Massa aksi berharap pemerintah daerah segera memberikan tanggapan resmi dan membuka ruang dialog guna menyelesaikan persoalan yang diprotes. (*)
