Palu โ Hampir sebulan sejak kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di SMKN Bina Potensi Kota Palu, penyidikan masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga kini, penyidik Polres Palu mengaku belum menerima hasil uji laboratorium dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulawesi Tengah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Palu, Iptu Syarif, mewakili Kasat Reskrim AKP Ismail Boby, pada Jumat (19/9).
โSaat ini kami masih mendalami kasus ini. Sudah ada tiga saksi utama yang dimintai keterangan, yakni penyedia MBG serta pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan makanan. Namun, kami masih menunggu hasil uji laboratorium yang sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Palu,โ jelas Syarif.
Tiga saksi yang dimaksud, dua di antaranya adalah Daniel, pengelola dapur MBG, serta Fahri, koordinator lapangan distribusi makanan.
Syarif menegaskan, pihak kepolisian tidak pernah memberi instruksi untuk menghentikan distribusi MBG kepada siswa penerima manfaat. โSejauh ini, tidak ada perintah dari kepolisian untuk memberhentikan jatah MBG kepada ratusan siswa di SMKN Bina Potensi,โ tegasnya.
Sementara itu, BPOM Sulteng sebelumnya menyatakan telah menyerahkan hasil uji laboratorium kepada Dinas Kesehatan Palu. Namun, BPOM menolak membeberkan isi hasil tersebut ke publik.
โHasil uji sudah kami serahkan ke Dinkes Palu. Untuk isinya, silakan langsung ke pihak terkait. BPOM tidak memiliki kewenangan menyampaikan hasilnya kepada publik,โ kata Dayat, Humas BPOM Sulteng.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Daniel, pengelola dapur MBG, hingga kini belum membuahkan hasil.
Ratusan Juta Dana MBG Diduga Tak Tersalurkan
Kasus ini berimbas pada terhentinya penyaluran MBG kepada siswa. Berdasarkan data, sedikitnya 136 siswa SMKN Bina Potensi hampir sebulan tidak menerima jatah makanan bergizi gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Yudiawati V. Windarrusliana, mengungkapkan, setiap porsi MBG bernilai Rp15.000 dan diberikan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Dengan perhitungan tersebut, khusus di SMKN Bina Potensi, sekitar Rp 40 juta lebih dana negara yang seharusnya menjadi hak siswa tidak tersalurkan. Jika dihitung secara keseluruhan untuk Kota Palu, nilai dana MBG yang diduga tidak tersalurkan bisa mencapai lebih dari Rp 900 juta.
