MOROWALI,- Penebangan satu pohon di depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah menjadi pintu masuk untuk menelusuri persoalan yang jauh lebih besar. Peristiwa kecil di pusat kekuasaan itu membuka kembali arsip lama deforestasi Morowali, sebuah jejak kerusakan hutan yang mencapai titik terburuk justru pada masa kepemimpinan Anwar Hafid selama dua periode, 2007โ2018.
Reaksi keras Anwar Hafid atas penebangan pohon tersebut berhadapan dengan catatan historis kerusakan lingkungan di wilayah yang pernah ia pimpin. Data pemantauan Auriga Nusantara mencatat, sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Bupati Morowali, laju kehilangan tutupan hutan melesat paling tinggi dibandingkan periode bupati lainnya.
Dalam rentang waktu 11 tahun, luas hutan yang hilang di Morowali mencapai 16.035 hektare. Angka ini menempatkan era Anwar Hafid sebagai periode dengan tingkat deforestasi tertinggi dalam sejarah daerah yang dikenal sebagai Bumi Tepe Asa Maroso. Tidak ada periode kepemimpinan lain yang mampu menyamai skala pembabatan hutan tersebut.
Setelah Anwar Hafid meninggalkan kursi bupati, deforestasi Morowali tetap berlanjut. Pada masa kepemimpinan Taslim (2018โ2023), luas hutan yang hilang tercatat mencapai 9.021 hektare. Namun, akumulasi deforestasi dari tiga periode bupati Andi Muhammad AB, Datlin Tamalagi, dan Taslim tetap belum melampaui rekor kerusakan hutan yang terjadi di era Anwar Hafid.
Jika ditarik lebih jauh ke belakang, deforestasi pada masa Andi Muhammad AB dan Datlin Tamalagi (2002โ2007) tercatat sebesar 3.973 hektare. Sementara total kerusakan hutan dari tiga periode setelahnya mencapai 12.994 hektare, masih terpaut hampir 3.000 hektare dibandingkan kehilangan hutan pada masa Anwar Hafid.
Kondisi ini menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, Moh. Taufik, SH, menilai kemarahan Gubernur Sulteng semestinya tidak berhenti pada simbol penebangan satu pohon.
โKemarahan itu seharusnya juga diarahkan pada pembabatan hutan secara masif akibat aktivitas pertambangan. Penebangan dalam skala besar justru berpotensi memicu bencana ekologis,โ kata Taufik, Minggu (21/12/2025).
Menurutnya, empati terhadap lingkungan tidak boleh bersifat parsial. Negara, kata dia, harus hadir secara konsisten melindungi kawasan hutan yang kini terfragmentasi oleh kepentingan pertambangan, perkebunan sawit, dan konsesi kehutanan.
โGubernur seharusnya memiliki empati yang sama terhadap kawasan hutan yang telah dikapling perusahaan tambang. Kawasan-kawasan itu berpotensi habis ditebang, sebagaimana empatinya terhadap satu pohon di depan rumah jabatan,โ ujarnya.
Kepada media, Anwar Hafid mengakui kemarahannya terkait penebangan satu pohon di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Prof. M. Yamin, Kota Palu, beberapa waktu lalu. Ia menyebut kemarahan tersebut lahir dari penghormatannya terhadap warisan para pendahulu.
โKalau tidak salah, pohon itu ditanam oleh Gubernur Aziz Lamadjido. Puluhan tahun pohon itu dipelihara dari gubernur ke gubernur penerusnya. Pastinya, pohon itu dulu juga ditanam menggunakan dana APBD,โ ujar Anwar Hafid melalui sambungan telepon, Rabu (24/12/2025).
Ia menyayangkan jika alasan penataan jalan yang dinilainya tidak mendesak justru mengorbankan tanaman bernilai ekologis tinggi.
โApalagi pohon itu tumbuh di tengah kota yang sangat dibutuhkan oleh kita semua,โ katanya.
Menurut Anwar Hafid, pohon yang ditebang tersebut adalah mahoni, jenis pohon yang dikenal sulit tumbuh dan memiliki fungsi penting bagi lingkungan perkotaan.
โLebih disayangkan lagi, yang ditebang itu adalah pohon mahoni yang susah sekali untuk tumbuh,โ ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kemarahannya berkaitan dengan kepentingan politik.
โIni murni karena saya peduli terhadap tanaman yang bermanfaat untuk orang banyak. Tidak ada urusannya dengan politik,โ tegasnya.
Anwar Hafid bahkan menyebut, saat menjabat sebagai Bupati Morowali, ia pernah mendatangi rumah warga yang menebang pohon di depan rumahnya.
โDulu di Morowali saya pernah mendatangi rumah warga karena menebang pohon di depan rumahnya,โ katanya.
Terkait penataan kota dan target Adipura, Anwar Hafid menegaskan bahwa kebersihan tidak boleh dipisahkan dari perlindungan lingkungan hidup.
โPenataan kota bukan hanya soal kebersihan, tapi juga penataan lingkungan hidup, termasuk menjaga tanaman pohon. Karena itu seyogianya kita harus menanam, bukan menebang,โ ujarnya.
Adapun soal deforestasi hutan semasa ia menjabat sebagai Bupati Morowali, Anwar Hafid menyatakan terdapat perbedaan korelasi antara pohon di hutan dan pohon yang ditanam di kawasan perkotaan.
โPlus minus kegiatan pertambangan memang ada manfaat dan mudaratnya. Tapi terkadang kita hanya fokus pada sisi negatif semata,โ tutupnya. (*/red)
