PALUย โ Ratusan warga Kota Palu dan Kabupaten Donggala, khususnya yang bermukim di kawasan Pante Barat, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar aksi damai pada Selasa (23/12) siang.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemindahan aktivitas Pelabuhan Penumpang Pantoloan Induk ke Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
Aksi ini dipicu oleh beredarnya kembali isu pemindahan aktivitas pelabuhan yang telah mencuat sejak beberapa tahun terakhir. Kabar itu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama ratusan warga yang menggantungkan mata pencahariannya di kawasan Pelabuhan Pantoloan, seperti pedagang dan buruh angkut.
Tak hanya warga Kota Palu, penolakan juga datang dari masyarakat Kabupaten Donggala, khususnya warga Pante Barat dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan Pelabuhan Pantoloan sebagai akses transportasi utama dalam penyebarangan laut.
โSaya warga Desa Sirenja dan beberapa desa di Pante Barat menolak jika aktivitas kapal penumpang dipindahkan ke Pelabuhan Donggala. Selain biaya transportasi bertambah dan jarak tempuh lebih jauh, akses jalan menuju Banawa juga rawan kecelakaan karena aktivitas tambang,โ ujar seorang ibu dalam orasinya di hadapan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
Suara penolakan juga disampaikan oleh ratusan ibu-ibu yang hadir dalam aksi tersebut. Mereka menilai pemindahan aktivitas pelabuhan akan berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.
โKalau pelabuhan dipindahkan, kami kehilangan penghasilan. Ini tentu berdampak pada anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan,โ kata salah seorang ibu peserta aksi.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa tidak akan ada pemindahan aktivitas Pelabuhan Pantoloan tanpa adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
โPercayakan persoalan ini kepada saya dan tim. Kami akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya berdiri di sini sebagai gubernur karena dipilih oleh rakyat, dan saya diberi amanah untuk berbuat bagi kalian,โ tegas Anwar Hafid.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H., Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, serta perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi.
Aksi damai itu diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, sejumlah LSM, unsur pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen atas pernyataan Gubernur Sulteng bahwa kebijakan pemindahan pelabuhan tidak akan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat.(*)
