PALU,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memberi sinyal pengetatan terhadap tata kelola industri di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa aktivitas industri tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif di dalam kawasan, sementara dampak lingkungan dan sosial di luar kawasan dibiarkan tanpa penanganan serius.
Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bersama 22 perusahaan tenant IMIP yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (20/01/2026), bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah, Muchlis.
Dalam pertemuan itu, Anwar menyoroti pentingnya perubahan pola pikir pelaku industri. Ia menekankan bahwa keberadaan kawasan industri berskala besar seperti IMIP membawa konsekuensi tanggung jawab yang luas, tidak hanya terhadap aktivitas produksi, tetapi juga terhadap kondisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat di sekitar kawasan.
โKita membahas banyak hal, terutama isu-isu penting dalam perbaikan tata kelola kawasan industri, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kawasan di luar kawasan industri,โ kata Anwar.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan lingkungan di sekitar kawasan industri tidak bisa lagi dipandang sebagai isu sampingan. Pemerintah daerah menilai, selama ini masih terdapat celah dalam pengelolaan kawasan industri yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari persoalan lingkungan hingga dampak sosial ekonomi.
Melalui pertemuan tersebut, Anwar mendorong seluruh tenant IMIP untuk terlibat aktif dalam perbaikan tata kelola kawasan industri secara menyeluruh, tertib, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa komitmen perusahaan harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
โIni adalah hal yang sangat baik. Teman-teman di sini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kawasan industri,โ lanjutnya.
Namun demikian, pemerintah menekankan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, perlindungan tenaga kerja, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Tata kelola kawasan industri yang baik, menurut Anwar, tidak bisa dilepaskan dari isu ketenagakerjaan dan dampak sosial ekonomi yang selama ini dirasakan warga di sekitar kawasan IMIP.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh tenant IMIP tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
โSemoga kerja sama ini membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong kawasan industri Morowali menjadi kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan,โ pungkasnya.(*)
