PALU,โ Tekanan terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kembali menguat setelah ribuan penambang rakyat Poboya menggelar aksi besar-besaran di Kota Palu, Rabu (28/1/2026). Mereka menuntut sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) demi kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga yang selama bertahun-tahun memperjuangkan legalisasi tambang rakyat di kawasan Poboya, namun belum memperoleh kejelasan kebijakan.
Sehari sebelum demonstrasi, massa penambang telah melakukan pra kondisi dengan memblokir akses menuju lokasi tambang sejak Selasa malam (27/1/2026). Puluhan truk pengangkut material diparkir berjajar menutup jalan, sementara ratusan penambang berkumpul di badan jalan. Seluruh aktivitas tambang rakyat dihentikan sementara sebagai bentuk solidaritas.
Pantauan di lokasi menunjukkan deretan kendaraan tambang memenuhi jalur tanah berbatu, diterangi lampu kendaraan dan cahaya warung darurat di pinggir jalan. Sejumlah penambang duduk berkelompok, sebagian bersandar di truk sambil berdiskusi menunggu waktu aksi. Suasana malam itu mencerminkan kekompakan serta keteguhan ribuan warga yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat Poboya.
Tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq, membenarkan aksi tersebut. Ia memastikan ribuan penambang turun langsung ke jalan sejak pagi hari.
โBenar, hari ini kami turun aksi,โ ujar Amir.
Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA dengan rute menuju empat titik strategis, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan agar pemerintah dan aparat negara memberikan perhatian serius terhadap tuntutan penambang rakyat.
Amir menyebut jumlah massa diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang, berasal dari berbagai profesi yang bergantung pada aktivitas tambang, mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya.
โSemua pekerjaan kami hentikan sementara demi perjuangan bersama. Mari sama-sama turun ke jalan,โ tegasnya.
Tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar, menilai aksi ini sebagai momentum penting untuk kembali mendorong penetapan WPR yang telah lama diperjuangkan warga.
โPenambang rakyat tidak ingin terus menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,โ katanya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan penciutan konsesi PT CPM telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian, sementara masyarakat terus berada dalam posisi rentan secara hukum.
Sofyar juga menekankan bahwa aksi berlangsung damai dan bertujuan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menurutnya, berbagai syarat administratif pengusulan WPR telah dipenuhi, termasuk dukungan masyarakat dan tokoh adat, namun belum juga direalisasikan pemerintah.
โSudah lama kami menunggu, tapi belum juga diwujudkan,โ ungkapnya.
Kekecewaan juga muncul akibat stigma ilegal yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya. Sofyar menilai cap tersebut tidak adil karena masyarakat justru tengah berjuang memperoleh legalitas melalui penetapan WPR.
โKami ingin diatur secara resmi oleh negara. Tapi bagaimana bisa tertib jika akses legal terus dihambat,โ ujarnya.
Senada, tokoh lingkar tambang lainnya, Sofyan Aswin, mengingatkan bahwa ribuan keluarga menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Menurutnya, penghentian aktivitas tanpa solusi nyata akan berdampak besar terhadap perekonomian warga.
โLewat aksi ini kami ingin tunjukkan niat baik. Jangan terus kami disudutkan dengan stigma negatif,โ katanya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya hari ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Di balik barisan massa dan truk yang memenuhi jalanan, tersimpan harapan besar agar negara hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri.(*/red)
