PALU,- Aliansi Cipayung Plus Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan pemerintah provinsi, aparat kepolisian, serta sejumlah instansi terkait di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu (11/3).
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi massa mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Taman Vatulemo, Kota Palu, sebelum bergerak menuju kantor DPRD. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan strategis yang mencakup isu nasional hingga persoalan daerah.
Aliansi Cipayung Plus menyoroti dua tuntutan utama, yakni mengembalikan TNI ke barak serta mendesak evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mahasiswa juga mengangkat sejumlah isu turunan, di antaranya penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR, desakan transparansi proyek daerah, serta penyelesaian berbagai kasus hukum dan dugaan korupsi di sejumlah wilayah.
Koordinator lapangan dari HMI MPO, Nuh Alamsyah, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi nasional.
โPerjuangan ini tidak akan berhenti sampai tuntutan kami terealisasi. Ini bukan hanya gerakan di Sulawesi Tengah, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia,โ ujarnya.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H. Arus Abdul Karim, mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa. Namun, ia meminta agar seluruh tuntutan diserahkan secara tertulis guna memudahkan proses tindak lanjut secara kelembagaan.
โKami berharap apa yang disampaikan dapat diberikan secara tertulis agar bisa kami pelajari, apakah menjadi kewenangan daerah atau pusat,โ katanya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pendalaman sebelum menentukan sikap resmi.
Perwakilan Polda Sulawesi Tengah menyatakan keterbukaan terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen menindaklanjutinya.
โMasukan dan kritik ini akan kami tampung dan tindak lanjuti. Hal-hal yang menjadi kewenangan pusat akan kami teruskan ke Mabes Polri,โ ujar perwakilan kepolisian.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut bahwa sebagian tuntutan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan nasional dan sektor pertambangan.
โNamun demikian, semua aspirasi akan tetap kami kaji dan tindak lanjuti sesuai kewenangan,โ ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu paling krusial dalam RDP tersebut. Mahasiswa menyoroti dugaan kasus keracunan serta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Perwakilan Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa setiap kasus telah ditangani sesuai prosedur, termasuk penghentian distribusi sementara dan pemeriksaan sampel makanan.
โEvaluasi program membutuhkan data yang komprehensif. Kami terbuka terhadap masukan dari mahasiswa dan masyarakat,โ jelasnya.
Namun, mahasiswa tetap mendesak agar program tersebut dihentikan sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
โHentikan dulu program MBG dan lakukan evaluasi menyeluruh, termasuk transparansi data dan pengelolaan,โ tegas perwakilan PMII.
Anggota DPRD menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dipilah berdasarkan kewenangan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
โIsu nasional akan kami teruskan ke pemerintah pusat, sedangkan isu daerah akan kami kaji untuk ditindaklanjuti,โ ujar salah satu anggota DPRD.
Di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Aliansi Cipayung Plus dan pihak pemerintah daerah. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan.
RDP ditutup pada pukul 15.20 WITA dengan harapan adanya langkah konkret dari pemerintah terhadap berbagai isu yang diangkat mahasiswa./(*)
